masai-land-rover.com – Uni Emirat Arab (UEA) mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, karena menyebutkan UEA dalam proposalnya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza di bawah pendudukan Israel. Menlu UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed, menegaskan bahwa Netanyahu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan semacam itu. UEA menolak terlibat dalam rencana apapun yang berusaha menyembunyikan keberadaan Israel di Gaza, dengan Sheikh Abdullah menegaskan komitmen UEA dalam mendukung pemerintahan Palestina sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina.
Netanyahu, dalam pernyataan pada Kamis, mengemukakan kebutuhan akan adanya pemerintahan sipil di Gaza, termasuk kemungkinan dukungan dari UEA dan negara lain. Dia juga merujuk pada potensi bantuan dari negara-negara seperti UEA dan Arab Saudi untuk membentuk pemerintahan sipil pasca-perang di Gaza. Sementara itu, sejumlah anggota kabinet pemerintahan Netanyahu menolak gagasan terkait negara Palestina yang merdeka, dengan Netanyahu menekankan perlunya Israel mempertahankan kendali keamanan di Gaza pasca-konflik.
Peristiwa di Jalur Gaza semakin kompleks setelah serangan Israel sebagai respons atas aksi Hamas pada 7 Oktober, yang menyebabkan korban jiwa dan luka di kalangan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Masyarakat Palestina berharap dapat mendirikan negara yang merdeka di wilayah yang terus diduduki, aspirasi tersebut didukung dengan tekad oleh UEA. Keadaan ini mencerminkan eskalasi ketegangan yang terus berlangsung di wilayah Timur Tengah dan menyoroti kompleksitas proses perdamaian dalam kawasan tersebut.