masai-land-rover.com – Hermanto, Sekretaris Ditjen PSP Kementan, mengungkap permintaan dana kepada auditor BPK terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode kepemimpinan Menteri Pertanian SYL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tegas menegaskan komitmennya terhadap independensi, integritas, dan profesionalisme, serta akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi.
BPK menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku, dengan penegakan kode etik bagi pegawai yang terlibat dalam pelanggaran integritas. Institusi tersebut menyatakan penghormatan terhadap proses persidangan dan menegaskan sikap ketidaktoleransian terhadap tindakan yang melanggar hukum.
Selain itu, BPK telah melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran dan program pengendalian gratifikasi untuk mencegah insiden pelanggaran kode etik, serta akan memberikan sanksi kepada oknum BPK yang terbukti melanggar kode etik. Dalam konteks sidang SYL, Hermanto memberikan kesaksian mengenai permintaan dana kepada SYL terkait hasil pemeriksaan BPK di Kementan, termasuk pengakuan terkait pemberian dana sekitar Rp 5 miliar terkait pemberian predikat WTP.